IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KESEHATAN PADA

PEKERJA PT. PROPAN RAYA ICC

A. Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan sendiri merupakan faktor penting terciptanya sumber daya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhinya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja.

Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia[1]. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja[2]. Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian upaya untuk terus mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan.

Negara dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional[3] maka dapat dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial baru. Dalam penjelasan pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada atau baru , dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS)[4] tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (BPJS) dan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014, maka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial khususnya tenga kerja yaitu Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014.

Semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja/buruh dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja atau buruh berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan.

PT.Propan Raya ICC[5] adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang Industrial Coating Chemical (ICC) atau lebih dikenal dengan istilah “CAT”. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi pasar dibidang finishing kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk wood finishing.

Salah satu misi PT. Propan Raya ICC yaitu mengembangkan seluruh karyawannya menjadi orang-orang yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. PT. Propan Raya berkomitmen untuk selalu mendukung program kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarga dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarga ke dalam program BPJS Kesehatan. Data jumlah pekerja PT. Propan Raya mencapai lebih dari 3600 orang diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut seluruhnya didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Program BPJS Kesehatan menjadi sarana pekerja dan keluarga pekerja untuk mencapai kemakmuran dalam hal pemenuhan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan program BPJS Kesehatan adalah faktor penentu bagaimana jaminan kesehatan pekerja terpenuhi. Setelah BPJS Kesehatan berlaku pada 1 Januari 2014, PT. Propan Raya sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun pelaksanan pelayanan program BPJS Kesehatan masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dapat diketahui dari beberapa pekerja yang melakukan konsultasi ke dokter perusahaan PT. Propan Raya. Dari hasil konsultasi pekerja dengan dokter perusahaan diketahui bahwa para pekerja yang telah menggunakan program BPJS Kesehatan mengalami kendala dalam hal pelayanan kesehatan baik ditingkat faskes pertama maupun ditingkat lanjutan. Kendala pelayanan kesehatan ini tidak sesuai dengan tujuan utama untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan kesehatan yakni terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya. Karena dengan telah terdaftarnya pekerja dalam program BPJS Kesehatan, maka pekerja dan anggota keluarganya berhak mendapatkan manfaat jaminan kesehatan.

Manfaat jaminan kesehatan sesuai dengan Peraturan Presiden[6] tentang Jaminan Kesehatan yang menegaskan bahwa :

”Setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan”.

B. Rumusan Masalah 

1)      Bagaimana Implementasi Program BPJS Kesehatan bagi Pekerja di PT. Propan Raya ICC”?

2)      Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT.Propan Raya dalam mengatasi kendala pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja?

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1)      Apakah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan?

2)      Apa saran yang konstruktif terhadap perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan untuk kedepannya?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT.Propan Raya dalam mengatasi kendala pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja.
3. Apa saran yang konstruktif terhadap perbaikan pelayanan BPJS Kesehatan untuk kedepannya?

b. Manfaat Penulisan :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya terkait implementasi BPJS Kesehatan terkait “Implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT. Propan Raya ICC” dan menambah wawasan pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.
2. Manfaat Praktis

v  Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya tentang terkait pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja.

v  Bagi Pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan yang kontruktif untuk Pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

v  Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai pelayanan jaminan kesehatan khususnya sudah sampai tahap dimana implementasi pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka :

a)      Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan

1)      Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan[7] yaitu proses, cara perbuatan melaksanakan. Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, BPJS Kesehatan mulai menyelenggarakan program jaminan kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014.

2)      BPJS Kesehatan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, badan pelaksana jaminan sosial ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

b)      Pelayanan Jaminan Kesehatan Pekerja PT.Propan Raya ICC

1)      Pelayanan

Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan konsumen[8].

2)      Jaminan Kesehatan

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang dimaksud dengan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah

3)      Pekerja

Pengertian Pekerja pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja memiliki sifat yang berbeda dengan tenaga kerja. Pekerja di PT. Propan Raya termasuk ke dalam pekerja penerima upah, yaitu setiap pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah. Pekerja dan tenaga kerja memiliki perbedaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk didalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya wiraswasta/pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Sedangkan pekerja mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan yang lain[9].

4)      PT. Propan Raya ICC[10]

PT.Propan Raya ICC adalah sebuah badan hukum berupa perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang Industrial Coating Chemical (ICC) atau lebih dikenal dengan istilah “CAT”. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi pasar dibidang finishing kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk wood finishing. Salah satu misi PT. Propan Raya ICC yaitu mengembangkan seluruh karyawannya menjadi orang-orang yang berpengetahuan, kreatif dan inovatif. PT. Propan Raya berkomitmen untuk selalu mendukung program kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarga dengan mengikutsertakan seluruh pekerja dan keluarga ke dalam program BPJS Kesehatan.

Data jumlah pekerja PT. Propan Raya mencapai lebih dari 3600 orang diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut seluruhnya didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan menjadi sarana pekerja dan keluarga pekerja untuk mencapai kemakmuran dalam hal pemenuhan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan program BPJS Kesehatan adalah faktor penentu bagaimana jaminan kesehatan pekerja terpenuhi. Setelah BPJS Kesehatan berlaku pada 1 Januari 2014, PT. Propan Raya sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

2. Batasan Konsep

Dalam penulisan penelitian ini, permasalahan yang aka dikaji adalah terkait implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja PT.Propan Raya ICC, yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

1)      Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan hukum atau wadah secara terencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

2)      BPJS Kesehatan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

3)      Pelayanaan sendiri hakikatnya adalah merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen.

4)      Jaminan Kesehatan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.

5)      Pekerja menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji atau imbalan dapat bentuk lain.

6)      PT.Propan Raya ICC sebuah badan hukum berupa perusahaan manufaktur yang bergerak khusus dibidang Industrial Coating Chemical (ICC) atau lebih dikenal dengan istilah “CAT”. Didirikan oleh DR. Hendra Adidarma Dipl. Chemiker pada tahun 1979 dengan konsentrasi pasar dibidang finishing kayu untuk kerajinan rotan dan mebel sehingga menjadikannya perusahaan cat terdepan untuk wood finishing. Perusahaan ini berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto KM.8 Ds. Kadu Jaya Kec. Curug Kab. Tangerang Prop. Banten.

                                             

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum ini, jenis penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum.

Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian empiris, sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

v  Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian secara langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan penelitian hukum ini responden yang dimaksud adalah pengusaha dan pekerja PT. Propan Raya serta BPJS Kesehatan.

v  Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a.       Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini, yakni :

1)      Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua Pasal 28H Ayat (1)

2)      Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

3)      Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

4)      Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

b.      Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, dan pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a)      Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan sekunder.

b)      Wawancara

Selain mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, disertai juga dengan wawancara dengan narasumber tentang objek yang akan diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di PT. Propan Raya ICC Tangerang.

4. Populasi dan Sampel

a)      Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi obyek penelitian hukum ini adalah mencakup subyek ketenagakerjaan di PT.Propan Raya ICC meliputi pekerja/buruh, pengusaha dan BPJS Kesehatan.

b)      Penelitian hukum ini dilakukan terhadap sampel Pekerja PT.Propan Raya ICC mengingat jumlah pekerja yang tersebar diseluruh Indonesia cukup banyak. Maka hanya diambil sebagian sampel saja, termasuk di BPJS Kesehatan Kota Tangerang.

5. Responden dan Narasumber

a)      Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atau pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Responden yang akan diteliti dalam penelitian hukum ini adalah pekerja/buruh dan pengusaha PT. Propan Raya ICC.

b)      Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah BPJS Kesehata.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

7. Proses berfikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berfikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berfikir deduktif adalah proses berfikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penelitian

Bab I berisi pendahuluan antara lain seputar latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penelitian. Penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang implementasi program BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja PT. Propan Raya ICC.

Latar belakangnya adalah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 3 yang mengatur bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap pekerja dan/atau anggota keluarganya. Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kehidupan hidup layak khususnya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan jaminan kesehatan ini termasuk penyediaan fasilitas dan pelayanan jaminan kesehatan yang layak.

Namun dalam kenyataannya pelayanan kesehatan khususnya bagi pekerja PT.Propan Raya ICC masih ditemui permasalahan yang diketahui dari informasi pekerja PT. Propan Raya yang sudah menggunakan layanan BPJS Kesehatan yang seharusnya tidak terjadi karena selain pekerja sudah membayar iuran kepesertaan, bahwa pelayanan kesehatan juga merupakan hak mendasar setiap orang.

Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kendala pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan bagaimana upaya dari PT.Propan Raya ICC dalam mengatasi kendala pelayanan jaminan kesehatan bagi pekerja.

Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis yakni penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia khususnya tentang “Implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT.Propan Raya ICC”, dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

Batasan konsep dari penelitian terdiri atas definisi dari masing-masing kata pada judul penelitian yakni “Implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT.Propan Raya ICC”.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Sistem penelitian dari proposal penelitian merupakan rencana isi skripsi yang terdiri atas 4 (empat) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Umum, Bab III Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran, dan di bagian terakhir ada Daftar Pustaka.

Bab II adalah berisi tentang tinjauan umum baik berupa tinjauan pustaka maupun tinjauan empiris, sosiologis, historis dan yuridis.

Bab III adalah pembahasan terdiri atas bagian A berisi Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan dan pada bagian B berisi “Pelayanan Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT.Propan Raya ICC”, selanjutnya pada bagian C berisi hasil penelitian tentang “Implementasi Program BPJS Kesehatan Dalam Hal Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja PT.Propan Raya ICC”

Bab IV adalah Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku 

v  Ekowati Retaningsih, Akses Layanan Kesehatan, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013

v  Danang Sunyoto, Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha, Gejayan, Yogyakarta  : Pustaka Yustisia, 2013

v  Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004

v  Titik Triwulan Tutik dan Shinta Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010

v  Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta : Transmedia Pustaka, 2010

v  Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013

v  Asih Eka putri, Buku Saku Paham BPJS Kesehatan, Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2014

v  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Panduan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan, Jakarta : BPJS Kesehatan Pusat, 2014

v  Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2014

v  Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan Perundang-undangan

v  Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

v  Republik Indonesia, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Sekretariat Negara, Jakarta

v  Republik Indonesia, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Sekretariat Negara, Jakarta

v  Republik Indonesia, Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Sekretariat Negara, Jakarta

v  Republik Indonesia, Tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013

Website

v  www.bpjs-kesehatan.go.id  diakses tanggal 21 Desember 2014 jam 13.00 wib.

v  www.propanraya.com diakses tanggal 21 Desember 2014 jam 15.00 wib.

v  Ibrahim Jati Kusuma, 2011, Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang, diakses dari www.eprints.undip.ac.id/repo/2013/07 tanggal 20 Desember 2014 jam 17.00 wib.

---

[1]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua, Pasal 28H ayat (1)

[2]Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen keempat, Pasal 34 ayat (3)

[3] Republik Indonesia, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (4)

[4] Republik Indonesia, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

[5] www.propanraya.com diakses tanggal 21 Desember 2014 jam 15.00 WIB

[6] Republik Indonesia, Tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Pasal 20 ayat (1)

[7]Kamus Besar Bahasa Indonesia

[8]Titik Triwulan Tutik, dan Shinta Febriani, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama, Jakarta : Penerbit Prestasi Pustaka, 2010, hal.11

[9]Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Cetakan ke-1, Jakarta : Penerbit Transmedia Pustaka, 2010, hal. 4

[10] www.propanraya.com diakses tanggal 21 Desember 2014 jam 15.00 WIB