DASAR-DASAR PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1.      Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara,

Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara (negara diwakili oleh Aparatur Pemerintah, dalam hal ini disebut “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) sedemikian luas dan besar, serta karena hubungan yang intens dengan masyarakat; maka sangat terbuka kemungkinan yang besar terjadinya perbedaan pendapat, perbenturan kepentingan, serta sengketa antara Pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan orang atau Badan Hukum Perdata (individu warganegara). Untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa tersebut, maka diperlukan lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang mengadili sengketa tersebut, lembaga peradilan tersebut yakni Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)

2.      Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara

3.      Pengertian-pengertian Dasar

4.      Dasar Hukum

5.      Susunan dan Kekuasaan Pengadilan

DASAR HUKUM PERATUN

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV + Cita-cita Negara Hukum Materiil

 

Pasal 24 dan 25 UUD 1945

TAP MPR No. IV / MPR / Tahun 1978 Bab IV Tentang GBHN

Pasal 10 U.U. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

 

1.  UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.

2.  UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas U.U. No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

3.  UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Rahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

 

UU No. 10 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) : Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang

 

--KEPRES No. 52 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Medan, Palembang, Ujung Pandang.

--KEPRES No. 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finannsial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama dari Departemen Kehakiman dan HAM

 ke Mahkamaah Agung.

--Peratuaran Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat

Mahkamah Agung

SKEMA ORGANISASI PERATUN

(Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

UU No 5 Th 2004

MAHKAMAH AGUNG

 

PERADILAN           PERADILAN          PERADILAN                     PERATUN

    UMUM                    AGAMA                 MILITER          

 

    UU 8 Th 2004           UU No 7 Th 1989                                                    UU 9 Th 2004         

CATATAN: Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU No 48 Tahun 2009, SEOLAH-OLAH PERATUN dipandang merupakan “sistem umum” dari suatu peradilan, maksudnya seolah-olah berwenang mengadili semua sengketa dalam bidang TUN. Padahal sesungguhnya menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang tentang PERATUN, PERATUN sebenarnya hanyalah merupakan ”sistem khusus”, maksudnya hanya berwenang mengadili sengketa dalam bidang TUN yang diakibatkan oleh keluarnya KTUN. Jadi tidak semua sengketa dalam bidang TUN menjadi kewenangan PERATUN untuk mengadilinya.

 

SUSUNAN PERATUN

 

MAHKAMAAH AGUNG

Ps. 2 UU No 5 Th 2004

 

 

 

PTTUN

Ps 8 (2) UU No 9 Th 2004

 

PTUN

Ps. 8 (1) UU No 9 Th 2004

 

PTUN = Pengadilan Tingkat I (Pertama) dalam lingkungan PERATUN

PTTUN = Pengadilan tingkat Banding dalam lingkungan PERATUN

PERATUN merupakan nama dari salah satu lingkungan peradilan pada Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa TUN

Singkatan yang benar:

PTUN singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

PERATUN singkatan dari Peradilan Tata Usaha Negara

Unsur-unsur Peradilan Tata Usaha Negara / Peradilan Administrasi (Administratieve Rechtspraak), yaitu:

1.      Adanya hukum, yakni Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negara yang dapat diterapkan terhadap suatu perkara;

2.      Adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh keluarnya KTUN;

3.      Adanya minimal 2 (dua) pihak, dan sekurang-kurangnya salah pihak harus administrasi negara;

4.      Adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah, yang berwenang memutuskan perkara secara netral atau tidak memihak;

5.      Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan ”hukum in concreto” untuk ditaatinya hukum materiil.

BEDANYA DENGAN:

Unsur-unsur Upaya Administratif (Administratief Beroep), yaitu :

1.      Adanya suatu perselisihan yang diajukan oleg seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN atau tidak dikeluarkannya KTUN.

2.      Penyelesaian sengketa/perselisihan dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administrasi;

3.      Adanya hukum, yakni Hukum Administrasi Negara yang dapat diterapkan terhadap suatu perkara;

4.      Minimal dua pihak dan salah satu pihak adalah badan/pejabat administrasi;

5.      Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum inconcreto untuk menjamin ditaatinya hukum material.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERATUN

1.      Asas Praduga Rechtsmatig ( vermoeden van rechtmatigheid = praesumptio iustae causa ).

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa harus selalu dianggap rechtmatig ( benar menurut hukum),  sampai kemudian ada pembatalannya oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sedang digugat. ( Lihat Pasal 67 Ayat (1) UU No 5 Tahun 1986).

2.      Asas Pembuktian Bebas

Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1865 BW (KUH Perdt). Asas ini dianut dalam Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, dan dibatasi oleh Pasal 100.

3.   Asas Keaktifan Hakim (Dominus Litis)

 Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat adalah orang atau Badaan Hukum Perdata. Penerapan asas ini terhadapat dalam ketentuan Pasal 58, 63, Ayat (1), (2), Pasal 80 dan 85 UU No 5 Tahun 1986.

4. Asas Putusan Pengadilan mempunyai Kekuataan mengikkat “Erga Omnes”.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik, dengan demikian putusan Pengadilan TUN berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi pihak yang berperkara saja.

KONSEKUENSI ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERATUN

I. Asas Praduga Rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumtio Iustae Causa):

1. Gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang sedang digugat;

2.  Diperlukan adanya suatu “Acara Singkat”;

3. Tidak dikenal adanya “provisionele vonnis”. Sehingga tidak terdapat adanya “uitvoerbaar bij vooraad”

4. KTUN yang digugat hanya “dapat dibatalkan” dan bukan “batal demi hukum”

II.    Asas Pembuktian Bebas (Vrij Bewijs):

1. Dalam melakukan pembuktian, hakim tidak tergantung pada fakta yang dikemukakan para piahak (aspek luas pembuktian)

2. Hakim yang menetapkan beban pembuktian (aspek pembagian beban pembuktian)

3. Tidak dikehendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim dalam memilih alat-alat bukti (aspek alat-alat bukti)

4. Penilaian pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim (aspek penilaian penghargaan pembuktian)

III. Asas Keaktifan Hakim (Actieve Rachter = Dominus Litis)

1. Keaktifan selama proses pemeriksaan sengketa sepenuhnya terletak pada hakim;

2. Hakim berwenang mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk mengetahui kelengkapan gugatan, sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap bahwa gugatan telah sempurna;

3. “Ultra petita” tidak dilarang, sehingga adanya “reformatio in peius” menjadi dimungkinkan;

4.  Dalam melakukan pengujian keabsahan, hakim tidak terikat pada alasan mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

IV.  Asas “erga omnes”

1.    Tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu untuk mentaati Putusan Pengadilan yang bersangkutan;

2.    Intervensi tidak mutlak adanya, pihak ketiga yang sangat berkepentingan cukup didengar sebagai saksi;

3.    dihapuskannya Pasal 118 UU Nomor 5 Tahun 1986

BAGAN ALUR / JALUR BERSENGKETA MELALUI PERATUN

 

                                                 MAHKAMAH AGUNG

 

              PT TUN                                                                            PT TUN                                                                                       

           ( Banding)                                                                        Tingkat I  

             Ps 51 (1)                                                                          Ps 51 (3)

 

              PTUN                                                                               Upaya                                                                       

              Ps. 50                                                                         Administratif

                                                                                                        Ps 48

 

                                       

                                           Orang / Badan Hukum Perdata

                                                          menggugat

                                                            Ps 53 (1)

       

PENJELASAN GAMBAR BAGAN:

Orang atau Badan Hukum Perdata (BHP) yang mengajukan gugatan ke PERATUN, jalurnya tidak selalu melalui jalur biasa yaitu dari : PTUN          PT TUN           MA seperti jalur berperkara di Peradilan Umum ( PN           PT             MA).

Terhadap suatu SENGKETA TUN TERTENTU yang memenuhi rumusan Ps 48 UU No 5 Thn 1986, maka jalur berperkaranya harus melalui Upaya Administratif terlebih dahulu, dan apabila belum puas terhadap Keputusan Upaya Administratif, orang atau BHP langsung menggugatnya ke Pengadilan Tinggi TUN (PT TUN).

Kapan dapat diketahui bahwa terhadap suatu sengketa TUN tertentu harus ditempuh Upaya Administratif ?!

Yaitu: “ Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasaar dikeluarkannya KTUN ybs, dapat dilihat apakah terhadap suatu KTUN itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu Upaya Administratif. (Lihat Penjelasan Ps 48 Ayat (1) Alinea terakhir ).          

UPAYA ADMINISTRATIF (UA)

Adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau Badan Hukum Perdata apabila dia tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur itu dilaksanakan di lingkungan Pemerintah sendiri.

Upaya Administratif terdiri dari dua bentuk, yaitu:

1. KEBERATAN, yakni dalam hal penyelesaian KTUN tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan itu. Contoh : Ps 25 UU No 6 Th 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

2. BANDING ADMINISTRATIF, yakni dalam penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

     Contoh Banding Administratif:

n  Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak ( MPP )

n  Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian,  berdasarkan PP No 30 Th 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

n  Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ( P4P )

n  Keputusan Gubernur berdasarkan Ps 10 Ayat (2) UU Gangguan.

BERBEDA dengan prosedur di PERATUN, maka pada Banding Administratif atau Prosedur Keberatan dilakukan penilaian secara lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus.

 

Pasal 48 UU No 9 Th 2004:

(1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketas TUN tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia;

(2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan mnyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dlm Ayat (1),  jika seluruh Upaya Administratif ybs telah digunakaan.

LIHAT DAN BACA JUGA PENJELASAN PASAL 48.

SKEMA KOMMPETENSI ABSOLUT PERATUN

( Kewenangan Mutlak dari segi Materiil )

 

                                                                             

                                                                             L   Limitasi Ps 48     

Keterangan  Gambar Skema Kompetensi Absolut :

Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.

Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009) yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara,antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur sengketa TUN :

1.      Sengketa yang timbul dalam bidang TUN

2.      Antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat T U N;

3.      Sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa Tata Usaha Negara itu ditimbulkan oleh adanya atau dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara menjadi dasar lahirnya  Sengketa Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 angka 3 (sekarang Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009)   Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dimaksudkan sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

Unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut:

a.        Penetapan Tertulis

Istilah penetapan tertulis terutama menujukan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya seperti Surat Keputusan Pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudaham segi pembuktian, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara  menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

-          Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;

-          Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;

-          Kepada siapa tulisan itu ditunjukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

b.      Dikeluarakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

c.       Berisi Tindakan Hukum  Tata Usaha Negara

Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan Hukun Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

d.      Bersifat kongkrit, individual dan final

Bersifat kongret artinya objek yang diputuskan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya Keputusan mengenai rumah si ”A”, ijin usaha bagi Si “ B’, pemberhentian Si “A’ sebagai Pegawai Negeri.

Bersifat Individual artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang maka tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu, disebutkan. Umpamanya keputusan tentang pembongkaran atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena Keputusan tersebut.

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan penangkapan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Unsur-unsur K T U N sebagi mana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ternyata belum tuntas, ternyata terdapat pengecualian berupa  pengurangan untuk hal-hal yang tercantum dalam Pasal 2 dan pengecualian yang berupa tambahan pada hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3.

Menurut Pasal 2, yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

a.       Keputusaan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

b.      Keputusan Tata Usaha Negara merupakan pengaturan yang bersifat umum;

c.       Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

d.      Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan  lain yang bersifat hukum pidana;

e.       Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.       Keputusan TUN mengenai tata usaha negara Tentara Nasional  Indonesia;

g.      Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Pasal 3 yang merupakan pengecualian yang berupa tambahan, mengatur sbb:

(1)   Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

(2)    Jika suatu Badan atau Pejabata TUN tdk mengeluarkan keputusan yg dimohon, sedangkan jangka waktu sebagai mana ditentukan dlm peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3)   Dalam hal peraturan peundang-undangan yang bersangkutan rtidak menentukan jangka waktu sebagai mana dimaksud dalam ayat (2); maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohobnan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan kepurtusan penolakan.

Isi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat ditarik pengertian bahwa yang tercantum dalam Pasal 2 sebenarnya merupakan suatu KTUN, akan tetapi menurut sifatnya oleh undang-undang ini dianggap bukan sebagai KTUN, sedangkan          hal-hal yang tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebenarnya bukan merupakan KTUN, tetapi menurut sifatnya oleh Undang-undang ini dianggap sebagai KTUN.

Kompetensi Absolut tersebut di atas masih dilimitasi oleh suatu keadaan sebagaimana tercantum dalam pasal 49, yaitu bahwa :

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan: dalam waktu perang keadaan bahaya,keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan”

KESIMPULAN KOMPETENSI ABSOLUT PERATUN :

Kompetensi absolut PERATUN dapat diterangkan sebagai berikut: menurut Pasal 47 wewenang PERATUN mengadili sengketa Tata Usaha Negara, Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka 4 ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tercantum dalam Pasal 1 Angka 3. Isi rumusan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, ternyata tidak tuntas. Terhadap rumusan tersebut masih terdapat pengecualiannya yaitu berupa pengurangan pada hal-hal yang tercantum dalam Pasal 2, dan penambahan pada hal-hal yang terdapat dalam Pasal 3, serta masih lagi dilimitasi oleh keadaan yang tercantum dalam Pasal 48 dan 49.

TINDAKAN PEMERINTAHAN

( Bestuurshandeling)

 

            Tindakan Materiil                                                             Tindakan Hukum

       (Feitelijke Handelingen)                                                    (Rechtshandelingen)    

 

              Tindakan Hukum Privat                                             Tindakan Hukum Publik

                                                                               

 

                            Berbagai Pihak                                                                Sepihak

 

                                                                 Umum                                              Individual

HAK GUGAT DALAM PERATUN

( Pasal 53 Ayat (1) UU No 9 Th 2004)

“Orang atau Badan Hukum Perdata (BHP) yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yg berisi tuntutan agar KTUN yg disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dgn atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”

1.      Yang mempunyai hak gugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Berarti harus ada  hubungan hukum antara orang/BHP dengan suatu KTUN. Hubungan hukum disini yakni berupa suatu “kerugian” yg diakibatkan keluarnya suatu KTUN. Orang/BHP yang tidak dirugikan oleh suatu KTUN tidak dapat menggugat. Apabila  orang/BHP yang tidak dirugikan tetapi menggugat, berarti ybs dapat dianggap mengada-ada/tidak berdasar.

2.      Gugatan harus dalam bentuk tertulis, dan berisi tuntutan (petitum) pokok agar KTUN yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan tuntutan (petitum) tambahan berupa tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

PENJELASAN PASAL 53 AYAT (1):

Sesuai dengan ketentuan Ps 1 angka 4, maka hanya orang / BHP yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke PERATUN untuk menggugat KTUN. Badan atau Pejabat TUN tdk dapat mengajukan gugatan ke PTUN untuk menggugat KTUN. Selanjutnya hanya orang/BHP yg kepentingannya terkena oleh akibat hukum KTUN yang dikeluarkan dan karenanya yg bersangkutan merasa dirugikan, dibolehkan menggugat KTUN. Gugatan disyaratkan dlm bentuk tertulis, krn gugatan itu akan menjadi pegangan Pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginan untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya  dalam bentuk tertulis.

Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka PTUN terbatas pada satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar KTUN yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tiidak sah. Tuntutan tambahan dibolehkan hanya berupa tuntutan ganti rugi dan hanya dalam sengketa kepegawaian saja adanya tuntutan tambahan lainnya yang berupa tuntutan rehabilitasi.

CATATAN: PASAL 1 ANGKA 6 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN : Penggugat adalah selalu Orang atau B.H.P., sedangkan Tergugatnya adalah Badan atau Pajabat TUN.

ALASAN-ALASAN MENGGUGAT

A.  DALAM PASAL 53 Ayat (2) UU NO. 5 TAHUN 1986:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, adalah :

a.       KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Penjelasan, yg dimaksud bertentangan dgn peraturan per U-U an:

1. Bertentangan dengan ketentuan –ketentuan   dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal

2.      Bertentangan dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/subtansial

3.   Dikeluarkan oleh Badan atau Pajabat TUN yang tidak berwenang.

b.      Badan/Pejabat pada waktu mengeluarkan KTUN, telah menggunakan wewenangnya  untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

Dalam Penjelasan:

Dasar pembatalan ini sering disebut penyalahgunaan wewenang. Setiap penentuan norma-norma hukum di dalam tiap peraturan itu tentu dengan tujuan dan maksud tertentu. Oleh karena itu penentuan maksud tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan. Dengan demikian peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal-hal yang di luar maksud  tersebut. Dengan begitu wewenang materiil Badan Atau Pejabat TUN yang bersangkutan dalam mengeluarkan KTUN juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya.

Contoh: KTUN memberi ijin bangunan atas sebidang tanah, padahal dalam peraturan dasarnya tanah tersebut diperuntukan untuk jalur hijau.

KESIMPULAN : Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan KTUN, telah melakukan penyalahgunaan wewenang (Detournement de pouvoir)

c.       Badan/Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan KTUN, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusannya itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

DALAM PENJELASAN:

Dasar pembatalan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf c sering disebut sebagai larangan berbuat sewenang-wenang (willekeur). Suatu peraturan yang memberikan wewenang kepada Badan atau Pejabat TUN ada kalanya mengatur secara sangat terinci dan ketat apa yang harus dilaksanakan dan mengikat Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan urusan pemerintahan.

Pengaturan yg demikian mengikat Badan atau Pejabat TUN, shg Badan atau Pejabat TUN yg bersangkutan itu tinggal malaksanakannya secara harfiah.

Dlm Pemerintahan yg terikat Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan bertugas:

1.      Mengumpulkan fakta yang relevan;

2.      Menerapkan ketentuan perundang-undangan yg bersangkutan secara otomatis.

Dalam hal sedemikian itu pengadilan dalam menguji dari segi hukum keputusan yang dikeluarkan juga lebih mudah karena hanya:

1.      Melihat fakta yang releven yang telah dikumpulkan

2.      Mencocokanya dengan rumusan dalam peraturan dasarnya.

Jarang sekali ketetapan penerapan ketentuan dalam peraturan itu dilihat dan segi asas-asas tidak tertulis. Dalam hal ketentuan tentang tugas dan wewenang yang harus dilaksanakan itu dirumuskan sedemikian rupa dalam peraturan dasarnya, sehingga dapat ditafsirkan diartikan bahwa dalam melaksanakannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kelonggaran untuk menentukan kebijaksanaan, maka wewenang pengadilan pada waktu menguji dari segi hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut dilakukan secara marginal, artinya sampai batas tertentu.

Apapun yang diputuskan dalam KTUN itu harus dianggap sesuai dengan hukum (tidak bersifat melawan hukum), asal tidak sampai merupakan merupakan keputusan yang bersifat sewenang-wenang. Sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang bersifat sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerimanya dan menganggapnya sah menurut hukum.

Dalam pemerintahan yang bebas Badan atau Pejabat TUN ybs bertugas:

1.      Mengumpulkan fakta yang relevan;

2.      Mempersiapkan, mengambil dan melaksanakan keputusan yang bersangkutan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis.

Dengan penuh kelonggaran menentukan sendiri isi, cara menyusun dan saat mengeluarkan keputusan itu. Pengujian dan segi hukum yang dilakukan pengadilan terhadap KTUN demikian itu terbatas pada penelitian; apakah semua fakta yg relevan itu telah dikumpulkan untuk ikut dipertimbangkan dalam KTUN ybs;

Contoh :

Dlm hal keputusan yg digugat itu dikeluarkan atas dasar fakta yg kurang lengkap, maka keputusan yang demikian itu telah terjadi atas kemauan sendiri, bukan atas dasar hukum, sehingga merupakan keputusan yg bersifat sewenang-wenang.

 Apakah Badan itu Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan pada waktu mempersiapkan, memutuskan dan melaksanakannya, telah memperhatikan asas-asas yang berlaku.

Contoh :

Keputusan pensiun seorang pegawai negri dgn alasan kesehatan, yg tidak dilengkapi dengan pendapat Dewan Pertimbangan Kesehatan Pegawai.

Apakah keputusan yang diambil juga akan sama dengan keputusan yang sedang digugat kalau hal-hal tersebut pada angka 1 dan 2 telah diperhatikan.

Contoh :

Mnrt Psl 7 ayat (2), U-U No 22 Thn 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perbuatan;  Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) wajib memberikan perantaraan ke arah penyelesaian secara damai dalam suatu perselisihan perburuhan dgn jalan mengadakan perundingan dengan kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian, barulah ia dapat mengambil keputusan yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila perantaraan P4D itu dilakukan dgn cara berat sebelah atau tidak jujur, maka keputusan yang diambilnya mengenai perselisihan itu dapat dianggap sbg keputusan sewenang-wenang.

Alasan lain yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan. Alasan itu yaitu bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah yang Baik., yang merupakan norma-norma tidak tertulis. Beberapa diantara norma-norma tersebut seperti larangan willekuer dan larangan de’tourmenent de pourvoir kemudian dimuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 (lihat Pasal 53 Ayat (2) b dan c) sebagai dasar-dasar pembatalan bagi hakim Tata Usaha Negara. Norma- norma tersebut di Indonesia dan di Belanda hanya dapat diterapkan pada tindakan pemerintahan yang bersifat individual dan peraturan kebijaksanaan, tetapi tidak diterapkan atas peraturan-peraturan umum yang bersifat mengikat yang berasal dari pemerintah.

KESIMPULAN PASAL 53 Ayat (2) Huruf c :

Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan KTUN atau pada waktu tidak mengeluarkan KTUN, telah berbuat sewenang-wenang.

ALASAN-ALASAN MENGGUGAT (Ps 53 (2) Huruf a,b,c  UU No 5 Th 1986:

Kegunaannya:

1.  Memberi petunjuk kepada Penggugat dalam menyusun gugatannya, agar dasar gugatan mengarah kepada alasan yang dimaksudkan pada huruf a, b, c.

2. Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan dalam menilai apakah KTUN yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak.

B. DALAM PASAL 53 AYAT (2)  UU Nomor 9 Tahun 2004

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan dirumuskan dalam Pasal 53 Ayat (2)  UU No 9 Tahun 2004 yaitu:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan  peraturan perundang-undanagan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

PERHATIAN: Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dalam UU No 5 Th 1986 dan UU No 9 Th 2004, isinya sama.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU No 9 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah sebagaimana dimaksud dalam U.U. No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari  KKN, yang meliputi:

·    Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggara Negara; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; dan Asas Akuntabilitas.

Penjelasan Pasal 3 UU No 28 Tahun 1999 menjelaskan maksud dari masing-masing Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut:

1.  Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan  perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara;

2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;

3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka  diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan,dan rahasia negara;

5.  Asas Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara;

6. Asas profesional adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.  Asas Akuntabilitas adalah asas yg menentukan bhw setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara hrs dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS MAKSUD PASAL 53 AYAT (2) HURUF b UU Nomor 9 Tahun 2004: 

Menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, salah satu alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

Hukum yang tidak tertulis dalam HAN  lazim disebut dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik“ (Algemene beginselen van behoorlijk bestuur).

Sebagian dari AUPB sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif, tetapi walaupun sebagian dari asas itu sudah berubah menjadi kaidah hukum, namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Dicantumkannya AUPB dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menunjukan bahwa AUPB yang dahulunya merupakan hukum tidak tertulis, yang bersifat nilai-nilai kesusilaan, sekarang sudah diformalkan dan dipertegas eksistensinya ke dalam suatu undang-undang (hukum tertulis). AUPB  dikenal sebagai suatu norma yang nilai-nilainya berasal dari nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat.

Pada waktu masih berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, rumusan AUPB belum dicantumkan secara tegas dalam rumusan pasalnya, namun hal ini tidak menutup kemungkinan  beberapa asas hukum yang tidak tertulis digunakan untuk menjadi salah satu dasar pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kemungkinan ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf ( c ) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menjelaskan bahwa : “dalam “pemerintahan yang bebas”, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara bertugas antara lain mempersiapkan, mengambil, dan melaksanakan suatu keputusan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang tidak tertulis. “

Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan dari suatu “pemerintahan yang bebas” dinamakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bebas, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dihasilkan dari suatu “pemerintahan yang terikat” dinamakan Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat.

Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut mengisyaratkan dipakainya AUPB sebagai salah satu “tolok ukur” untuk menilai (sebagai alat uji) apakah  dalam suatu KTUN mempunyai sifat melawan hukum atau tidak. Dengan kata lain Penjelasan tersebut mengamanatkan, bahwa hakim akan membatalkan suatu KTUN yang bertentangan AUPB.

AUPB pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disamping tersirat dalam Penjelasannya, juga dapat dilihat dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 52/Td.TUN/III/1992 tertanggal 24 Maret 1992, pada Bagian Tentang Diktum Putusan yang merumuskan bahwa dalam hal hakim mempertimbangkan adanya Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai alasan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara, maka hal tersebut tidak perlu dimasukan dalam Diktum Putusannya, melainkan cukup dalam Pertimbangan Putusan dengan menyebut asas mana dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar, dan akhirnya harus mengacu pada Pasal 53 Ayat (2).

Menurut Surat Mahkamah Agung tersebut berarti AUPB tidak dapat dijadikan sebagai tolok ukur (dasar menguji ) secara tersendiri untuk menilai batalnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi hakim harus mengkategorikaan AUPB yang dipakai sebagai alasan putusannya, dimasukan ke dalam salah satu dari ketiga alasan yang terdapat dalam Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dan dalam Putusannya, hakim tidak diperkenankan memasukan AUPB menjadi salah satu Diktum Putusan.

Salah satu tujuan pembangunan hukum di Indonesia adalah menciptakan produk hukum yang dapat mempercepat tercapainya suatu “Good and Clean Governance” dengan  cara meletakan asas-asas pemerintahan sebagai dasar penyelenggaraan negara dan menjadikannya sebagai spirit moralitas dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

PERATUN, di samping ditujukan sbg saluran para pencari keadilan yang dirugikan oleh tindakan melanggar hukum Badan atau PejabatTUN, juga ditujukan guna mempercepat terciptanya “Good Governance”.  Dgn  adanya  AUPB, Badan atau Pejabat TUN akan mjd lebih hati-hati dlm melaksanakan tugas dan fungsinya.

FUNGSI DAN ARTI PENTING AUPB, antara lain:

a.       Bagi Administrasi Negara, bermanfaat sbg pedoman dlm melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan2 yg bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan freies ermessen / melakukan kebijaksanaan (beleid) yg jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian administrrasi negara diharapkan terhindar dari perbuataan onrechtmatigedaad, detournement de pouvoir dan abus de droit, serta ultra vires;

b.      Bagi warga masyarakat pencari keadilaan, AUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan, dalam bersengketa di Peradilan Tataa Usaha Negara;

c.       Bagi Hakim PERATUN, dpt digunakan sbg alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN;

d.      Bagi Badan Legislatif, AUPB digunakan utk merancang suatu Undang-undang.

Arti pentingnya memasukan AUPB sebagai salah satu alasan gugatan dalam rumusan pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah karena Indonesia termasuk negara kesejahteraan/welfare state, yaitu suatu negara yang ikut serta campur tangan dalam semua aspek perikehidupan rakyatnya dalam usahanya  mencapai kesejahteraan hidup. Dalam suatu negara welfare state, Pemerintah mengemban servis publik/bestuurzorg, dalam rangka servis publik ini, aparatur pemerintah ( baca: Badan atau Pejabat TUN) mempunyai kebebasan bertindak (freies ermessen) berdasarkan asas discretionaire de  pouvoir yaitu suatu wewenang bertindak bebas dlm menyelenggarakan pemerintahan, sekalipun tdk ada dasar peraturan atau karena dasar peraturannya mengenai sesuatu hal tidak jelas. Salah satu wujud tindakan aparatur pemerintah yg  bebas yaitu perbuatan aparatur pemerintah menerbitkan KTUN yang bebas (vrije bechikking).

Dasar alasan untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat (gebonden beschikking) adalah dengan menggunakan tolok ukur peraturan perundang-undangan (sebagai hukum tertulis), sedangkan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bebas (vrije beschikking) tolok ukurnya adalah AUPB.

APAKAH PERATUN BERWENANG MENILAI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH?!

AUPB ditujukan kepada pengujian hanya terhadap keabsahan secara hukumnya (rechmatige) saja, tidak untuk melakukan penilaian terhadap kebijaksanaan/kemanfaatan (doelmatige) suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan hal ini dalam kalimat yang berbunyi: “… sekalipun Pengadilan tidak sependapat dengan kebijaksanaan yang diputuskan dalam keputusan itu, kalau keputusan itu tidak dapat dinilai sebagai keputusan yang berisi sewenang-wenang, maka Pengadilan harus menerima dan menganggapnya sah menurut hukum”. Serta dalam Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 secara tersirat hal tersebut dijelaskan dalam kalimat yang berbunyi: “…Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara, maka dalam prosedur Banding Administrasi ( Administrative Beroep) atau dalam Prosedur Keberatan dilakukan penilaiaan yang lengkap, baik dari segi penerapan hukumnya maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus”.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 48 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, ternyata bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menguji sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara hanya terhadap penilaian dari segi hukumnya (rechtmatige) saja, sedangkan untuk menilai segi kebijaksanaannya/ manfaatnya (doelmatige) diserahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara atau instansi atasannya atau instansi lain yang berwenang, yang masih dalam lingkungan kekuasaan eksekutif.

ALASAN MENGGUGAT

MERUNURUT Ps 53 Ayat (2) UU No 9 Th 2004

 

KTUN DARI BADAN ATAU PEJABAT TUN

 

DIGUGAT ORANG ATAU B.H.P. DI PERATUN (SENGKETA TUN)

 

DINILAI OLEH HAKIM

 

KTUN TERIKAT DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KTUN BEBAS DENGAN AUPB

 

KTUN OLEH PENGADILAN DINYHATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH

TUGAS DAN WEWENANG PERATUN

 

MENILAI APAKAH SUATU KTUN

 MEMPUNYAI SIFAT MELAWAN HUKUM ATAU TIDAK

 

YANG DINILAI MELIPUTI:

. WEWENANG

.PROSSEDUR

.MATERI/SUBTANSI

 

TOLOK UKUR UNTUK MENILAI:

1.      PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.      AUPB

 

KTUN DINYATAKAN BATAL ATAU TIDAK SAH

TENGGANG WAKTU MENGGGUGAT

Ps 55 : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam KTUN yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya KTUN yang digugat.

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman tsb.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :

a.       Ps 3 Ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setellah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

Contoh:

Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) seseorang diterima oleh Pejabat TUN pada tanggal 2 Januari 2006, apabila ada peraturan yang menentukan bahwa pembuatan IMB harus sudah selesai umpamanya dua bulan, maka apabila sampai pada tanggal 2 Maret 2006 IMB tidak keluar, maka Pajabat tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan IMB. Tenggang waktu menggugat 90 hari dihitung sejak tanggal 2 Maret 2006. Apabila dalam 1 bulan ada 30 hari, maka batas waktu menggugat berakhir pada tanggal 2 Juni 2006.

2 – 1- 2006                            2 – 3 – 2006                                   2 – 6 - 2006   

                     (misalnya)

mengajukan                      Hrs Selesai            Menggugat                         Daluwarsa

       IMB                                                                (90 Hari)

b.      Ps 3 Ayat (3), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan ybs.

Contoh:

Permohonan  IMB seseorang diterima oleh Pejabat TUN pada tanggal 2 Januari 2006, apabila tidak ada ketentuan  yang mengatur tentang berapa lama waktu IMB harus sudah jadi/terbit, maka apabila 4 bulan setelah tanggal 2 Januari yaitu tanggal 2 Mei 2006 IMB belum jadi, maka Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan IMB. Maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal 2 Mei 2006, berarti batas waktu menggugat dimulai 2 Mei 2006 dan akan  berakhir pada tanggal 2 September 2006 ( catatan: dengan asumsi dalam 1 bulan terdiri dari 30 hari).

2- 1 – 2006      (4 bln)               2-5- 2006                                    2 Agustus 2006

                          tdk diatur

Mengajukan                          Hrs selesai              waktu                               Daluwarsa  

       IMB                                                               menggugat

                                                                                (90 hari)

DAFTAR PUSTAKA

1.       

1.      Pengantar Hukum Administrasi Indonesia

Karangan Philipus M. Hadjon dkk.

Penerbit Gajah Mada University Press, Yogayakarta, 1993

2.      Usaha Memahami UU Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( Buku I dan II)

Karangan Indoharto

Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005

4.      Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Karangan Riawan W. Tjandra.

Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005.

5.      Hukum Acara  Peradilan Tata Usaha Negara

Karangan R. Wiyono.

Penerbit Sinar Grafika, Jakartaa, 2008.

6.       Hukum Acara Peradillan Tata Usaha Negara

Karangan Zairin Harahap

Penerbit P.T. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001

7.       Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia

Karangan R. Soegijanto Tjakranegara

Penerbit Sinar Grafika,

Jakarta, 2002

8.      Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

      Karangan Suparto Wijoyo

UNAIR Press, Yogyakarta, 2005

9.      Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia

Karangan S.F. Marbun

Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2003

10.  Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi

Karangan Ridwan

Penerbit FH UII Press

11.  Hukum Administrasi Negara

Karangan Ridwan, H.R.

Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2006

12.  Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara

Karangan Darwan

Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995

13.  Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi

Karangan Sjachran Basah

Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1992

1.      UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari:

-- 1.  UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

-- 2. UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas U.U. No. 5 Tahun 1986 tntang Peradilan Tata Usaha Negara

-- 3. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara